 |
| DEDY |
Mengungkapkan konsep pembangunan sebagai sebuah bentuk kebebasan. ‘Development as freedom, freedom as cause and result of development’.
Kebebasan adalah sebab dan hasil dari proses bernama pembangunan. Pembangunan itu didasarkan pada kebebasan setiap individu untuk memperoleh hak dasar bagi hidup, bebas yang nyata dan terkendali. Kebebasan yang didasarkan pada kebebasan berpolitik (political freedom); kebebasan untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih baik (economic facilities); kebebasan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang mapan terutama dari segi pendidikan dan kesehatan (social opportunities); kebebasan untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam panggung hukum dan pemerintahan (transparency guarantees); serta kebebasan hidup dari rasa takut dan keterbelakangan (protective security).
Bicara sebuah kebebasan dari pembangunan, sudahkahPemerintah Daerah Bekasi menyadari ?. Bahwa masyarakat Bekasi harus bebas untuk memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan di Daerah.
Mereka layak difasilitasi untuk menjadi modal berarti bagi proses pembangunan Daerah yang lebih baik. Mereka perlu diberi kesempatan yang besar untuk dibuka ruang partisipasi pembangunan secara terbuka, adil, jelas, dan terarah.
Menilai jauh perjalanan pembangunan Daerah di Bekasi, masih banyak menyisakan mimpi kebebasan masyarakat yang belum terwujud, masih menyimpan harapan masyarakat yang belum sampai, dan masih terus mengakumulasi setiap ketidakpuasan masyarakat dengan hasil pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini.
Masyarakat Bekasi, terus merasa miris dengan apa yang dibanggakan Pemerintah Daerah, yang katanya telah banyak memberikan kemajuan bagi kehidupan masayarakat sampai saat ini. Bagaimana sebuah kemajuan pembangunan dapat diukur secara holistik, sedang penikmat pembangunan itu hanya dapat dirasakan oleh masyarakat secara parsial, kebebasan yang terbatas. Keberhasilan pembangunan suatu Daerah tidak dapat diukur dengan manfaat yang hanya dapat dirasakan oleh segelintir lapisan masyarakat.
Kemajuan pembangunan Bekasi bukan milik kaum pendatang, para imigran yang mungkin pada suatu saat akan lebih banyak jumlahnya dari penduduk asli, penduduk yang masih dipertanyakan keaslian KTP-nya, dan terus menjadikan pribumi sebagai warga kelas dua dalam hal penikmat pembangunan. Masyarakat Bekasi tidak ingin terus menjadi penonton pembangunan di Daerahnya sendiri.
Secara jujur, mereka ingin menikmati manisnya hasil pembangunan Bekasi dengan rasa yang tidak jauh berbeda dengan seluruh pihak yang mengatakan dirinya sebagai mitra pembangunan.
Masyarakat Bekasi ingin semua stakeholder pembangunan, memiliki sifat yang “arif dan bijaksana” dalam memposisikan perannya masing-masing.
Esensi sebuah keberhasilan pembangunan Daerah adalah bagaimana pembangunan mampu meningkatkan kebebasan masyarakatnya secara nyata, bebas dari penindasan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Pembangunan Bekasi bukan menjadikan masyarakatnya sebagai kaum marginal yang terus tergusur dengan proses perkembangan pembangunan di Daerahnya. Stigma masyarakat pribumi yang selalu memiliki kinerja yang rendah, daya saing yang kurang, serta jiwa ketekunan dan keuletan yang tidak memadai, terus dikristalkan pada sebuah paradigma karakter yang diterima secara mutlak bagi tokoh-tokoh penting penggerak pembangunan di Daerah.
Miris, ketika mereka tidak pernah diberi kesempatan lagi secara wajar oleh Pemerintah Daerah. Kesalahan “oknum” pribumi masa lalu dalam hal partisipasi nyata pembangunan, terus dibuka ruang publiknya untuk menjadi sugesti umum yang mematenkan merek.
Bukan mengembangkan isu primordial atau memastikan eksistensi identitas masyarakat Bekasi secara nyata, tapi kritisi pembangunan ini sebuah argumentasi realistis yang harus dicermati oleh semua decision maker di Bekasi.
Fenomena ini sangat penting untuk selalu ditindak lanjuti. Kondisi tersebut akan menjadi “bola liar”, yang akan menjadi masalah besar dalam perjalanan pembangunan Bekasi ke depan. Kecemburuan sosial, ekses ketidakberdayaan persaingan sosial, dan pengkotomian pribumi-pendatang akan menjadi barometer baru bagi Pemerintah Daerah Bekasi untuk melihat secara nyata dan menilai secara jujur bahwa semua itu beban besar yang perlu segera ditangani.
Tidak ada komentar: